PATI – Suara masyarakat Kabupaten Pati mengenai kondisi jalan yang rusak parah akhirnya mendapat tanggapan serius dari jajaran legislatif. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, menegaskan bahwa dirinya telah menghimpun ribuan keluhan dan aduan masyarakat terkait infrastruktur yang tidak layak. Menurutnya, kondisi di lapangan memang menuntut tindakan cepat dari pemerintah daerah.
Aduan yang masuk tidak hanya berfokus pada jalan kabupaten, tetapi juga merambah ke fasilitas vital lainnya seperti jembatan yang hampir putus dan talut yang longsor. Hardi menilai, gelombang protes dan laporan dari warga merupakan bukti bahwa infrastruktur adalah masalah utama yang menghambat kesejahteraan masyarakat di Pati saat ini.
Menindaklanjuti hal tersebut, Hardi memastikan bahwa seluruh aspirasi warga tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran yang melekat pada DPRD. Ia tidak ingin masyarakat hanya diberikan janji tanpa adanya realisasi yang jelas di lapangan.
“Memang banyak sekali jalan yang perlu diperbaiki, jembatan juga, termasuk talut. Ini sudah kami usulkan ke Dinas PUPR agar segera dilakukan langkah-langkah perbaikan,” jelas Hardi. Ia berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dan kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas pembangunan.
Rencana perbaikan ini telah dipatok untuk masuk dalam skema pembangunan tahun 2026. Hardi berharap masyarakat dapat bersabar menunggu proses birokrasi penganggaran yang sedang berjalan. Baginya, keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan kerusakan adalah modal penting bagi pemerintah untuk menentukan skala prioritas pengerjaan fisik di tahun mendatang.
(ADV)
