PATI, sraya.net – Meluasnya kekeringan hingga sekitar 1.700 hektare lahan di Kabupaten Pati menjadi perhatian DPRD, terutama karena kondisi tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan mengatakan penanganan kekeringan perlu melihat dampaknya secara menyeluruh, termasuk terhadap para petani yang lahannya mengalami kekurangan air.
“Kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air untuk masyarakat, tetapi juga menyangkut lahan pertanian. Karena itu penanganannya perlu melihat dampak yang terjadi di lapangan,” ujar Musliham.
Pemkab Pati saat ini bersiap meningkatkan status kekeringan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Sekitar 40 desa terdampak akan mendapatkan distribusi air bersih.
Menurut Muslihan, kebijakan penanganan harus memperhatikan dua kebutuhan sekaligus, yakni pemenuhan air untuk masyarakat dan kondisi lahan pertanian.
“Ketika lahan pertanian terdampak, tentu ada masyarakat yang ikut merasakan dampaknya. Karena itu sektor pertanian juga harus masuk dalam perhatian penanganan,” katanya.
Ia berharap rencana pembangunan sumur dalam pada 2027 dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Sementara itu, fasilitas filterisasi air yang direncanakan Pemkab Pati juga perlu disiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah terdampak.
(ADV)
