PATI, sraya.net – Sebanyak 21 camat se-Kabupaten Pati turut mengikuti rapat paripurna DPRD Pati dalam rangka menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).
Agenda tersebut juga diikuti pimpinan dan anggota DPRD Pati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menilai kehadiran para camat dalam agenda kenegaraan tersebut memiliki arti penting. Menurutnya, kecamatan merupakan salah satu ujung koordinasi pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan kondisi masyarakat di wilayah.
“Camat memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, memahami arah kebijakan nasional juga penting agar bisa diterjemahkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Ali Badrudin.
Ia mengatakan, karakteristik setiap wilayah di Kabupaten Pati tidak sepenuhnya sama. Ada wilayah yang memiliki basis pertanian, perikanan, perdagangan, maupun kawasan yang berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Perbedaan tersebut, menurut Ali, perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam tanpa melihat kondisi lapangan.
“Setiap kecamatan mempunyai persoalan dan potensi yang berbeda. Jangan sampai pendekatan pembangunan semuanya sama. Data dan masukan dari wilayah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan program,” jelasnya.
Ali juga mendorong para camat untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan berbagai unsur di wilayah masing-masing. Menurutnya, komunikasi tersebut penting untuk mengetahui persoalan masyarakat sejak dari tingkat bawah.
“Pemerintahan tidak boleh hanya menunggu laporan. Harus aktif melihat kondisi di lapangan. Camat bersama jajaran di bawahnya perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Pati juga membutuhkan masukan dari wilayah sebagai salah satu bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
“DPRD tentu tidak bisa bekerja hanya berdasarkan informasi dari atas. Masukan dari masyarakat dan wilayah juga sangat penting. Karena itu koordinasi dengan jajaran kecamatan harus terus dibangun,” ungkap Ali.
Menurutnya, kehadiran 21 camat bersama Forkopimda dan kepala OPD dalam rapat paripurna juga menunjukkan pentingnya kebersamaan seluruh unsur pemerintahan dalam menyikapi arah pembangunan nasional.
“Pidato Presiden menjadi bahan untuk kita semua. Setelah ini yang lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkan pesan tersebut menjadi kerja nyata di Kabupaten Pati,” tegasnya.
Ali berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, OPD dan kecamatan semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Kalau koordinasinya kuat dari kabupaten sampai kecamatan, persoalan di masyarakat bisa lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti. Pada akhirnya yang kita kejar adalah pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
