PATI, sraya.net – Komisi D DPRD Kabupaten Pati menyoroti pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Tayu. Pasalnya, di tengah besarnya dana yang diterima, sekolah tersebut masih dilaporkan menarik iuran dari siswa.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, saat menggelar rapat bersama Kepala SMP Negeri 1 Tayu. Ia mempertanyakan transparansi dan penggunaan dana BOS yang dinilai sudah cukup besar.
Menurutnya, setiap siswa di SMP Negeri 1 Tayu mendapatkan alokasi dana BOS sebesar Rp1,2 juta. Dengan jumlah siswa yang hampir mencapai 900 orang, total anggaran yang diterima sekolah tersebut mendekati Rp1 miliar setiap tahun.
“Jumlahnya cukup besar. Tapi kenapa masih ada penarikan iuran dari siswa,” ujar Bandang dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan, temuan ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Terlebih, dana BOS sejatinya diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah tanpa membebani siswa.
Menindaklanjuti hal itu, Bandang mengaku akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, guna menentukan langkah resmi lembaga legislatif.
“Kami akan komunikasikan dengan pimpinan DPRD. Nanti akan diputuskan langkah apa yang diambil,” jelasnya.
Ia juga membuka kemungkinan untuk melibatkan pihak terkait dalam proses pengawasan, termasuk Inspektorat Daerah. Bahkan, jika diperlukan, temuan tersebut dapat disampaikan kepada lembaga pengawas eksternal.
“Saat ini KPK dan BPK juga masih di Pati. Kita bisa menyurat, tapi tahap awal akan kita sampaikan ke Inspektorat untuk dilakukan audit. Selanjutnya menunggu arahan pimpinan,” tegasnya.
(ADV)
