PATI, sraya.net – DPRD Kabupaten Pati akan mencermati kembali sejumlah program yang direncanakan masuk dalam perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2026.
Ketua DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran perubahan harus dilakukan secara terukur dengan melihat kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Ia mengatakan, pembahasan tidak hanya dilakukan di tingkat Badan Anggaran DPRD, tetapi akan dilanjutkan secara lebih mendalam melalui komisi-komisi bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Dalam pembahasan perubahan APBD nanti, kita akan melihat satu per satu program yang diusulkan pemerintah daerah. Setelah itu komisi akan mendalami sesuai bidangnya masing-masing bersama OPD terkait,” ujar Ali.
Menurutnya, pola pembahasan tersebut penting agar setiap program yang masuk dalam APBD Perubahan benar-benar memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Komisi-komisi DPRD nantinya akan mengundang OPD sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan mekanisme tersebut, DPRD dapat memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai program, kebutuhan anggaran, hingga target pelaksanaannya.
Ali menekankan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan APBD digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya, antara legislatif dan eksekutif harus memiliki kesamaan pandangan terhadap program prioritas. Kita bahas bersama mana yang memang mendesak dan mana yang bisa dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Ia juga berharap pembahasan APBD Perubahan tidak hanya berorientasi pada penambahan program, tetapi mempertimbangkan kesinambungan pembangunan yang sudah berjalan.
Termasuk di dalamnya program infrastruktur yang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat Kabupaten Pati.
Ali menilai kesinambungan pembangunan membutuhkan komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan pembahasan yang terbuka, program yang disepakati diharapkan dapat lebih tepat sasaran.
“Yang kita harapkan adalah setiap anggaran yang disepakati memiliki manfaat yang jelas. DPRD akan menjalankan fungsi anggaran sekaligus pengawasan, sementara pemerintah daerah melaksanakan program yang sudah disepakati bersama,” pungkasnya.
(ADV)
