PATI, sraya.net – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Senin (14/9/2026) tidak hanya berkutat pada persoalan anggaran. Di tengah pembahasan APBD Perubahan 2026, DPRD juga mengambil langkah penting dengan menyetujui Raperda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagai prakarsa DPRD.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan rapat paripurna tersebut memang memiliki dua agenda utama.
“Momennya rapat paripurna kan ada dua momen, yang pertama penyampaian nota keuangan APBD Perubahan Kabupaten Pati tahun 2026 yang disampaikan oleh saudara Plt Bupati Pati,” kata Ali.
Agenda berikutnya yakni persetujuan Raperda bantuan hukum yang diinisiasi Komisi A DPRD Pati.
“Yang kedua adalah persetujuan prakarsa Rancangan Perda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin Kabupaten Pati yang diperakarsai oleh Komisi A,” lanjutnya.
Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu hambatan masyarakat ketika membutuhkan pendampingan hukum.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Pati, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 105,27 ribu orang dengan persentase 8,24 persen. Meski turun dari 9,17 persen pada 2024, jumlah tersebut menunjukkan masih terdapat lebih dari 100 ribu penduduk yang berada dalam kategori miskin.
Dari sisi kemampuan ekonomi, garis kemiskinan juga mengalami kenaikan menjadi Rp598.600 per kapita per bulan pada Maret 2025.
Karena itu, bantuan hukum gratis menjadi salah satu bentuk layanan yang dapat membantu masyarakat miskin ketika menghadapi persoalan hukum.
Ali mengatakan seluruh fraksi DPRD Pati sepakat agar Raperda tersebut tidak berhenti pada persetujuan prakarsa.
“Nah, tadi kan sudah mendapat persetujuan, kemudian fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati semuanya menyatakan untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
DPRD Pati selanjutnya akan mendorong tahapan pembahasan Raperda tersebut agar dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
(ADV)
