PATI, sraya.net — Perubahan plafon anggaran pendidikan dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 tidak hanya menjadi perhatian pada tahap pembahasan. Komisi D DPRD Pati juga menaruh perhatian pada bagaimana program yang tetap mendapatkan alokasi anggaran nantinya dijalankan.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan penyesuaian anggaran harus diikuti dengan pengawasan yang lebih terukur. Hal ini penting agar perubahan alokasi tidak membuat tujuan program pendidikan bergeser dari kebutuhan yang telah ditetapkan.
Menurut Teguh, ketika anggaran mengalami penyesuaian, pemerintah daerah perlu memastikan program yang dipertahankan memang memiliki dampak paling besar terhadap pelayanan pendidikan. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.
“Setelah anggaran disesuaikan, yang tidak kalah penting adalah pengawasannya. Kita harus memastikan program yang tetap berjalan benar-benar sesuai sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sekolah maupun masyarakat,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan yang telah disepakati dalam pembahasan anggaran benar-benar diterjemahkan dalam pelaksanaan program.
Komisi D, lanjutnya, tidak ingin perubahan anggaran hanya menghasilkan angka baru dalam dokumen APBD. Setiap program yang telah ditetapkan sebagai prioritas harus memiliki target yang jelas sehingga dapat dievaluasi pada tahap pelaksanaannya.
Teguh juga meminta Dinas Pendidikan memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, keterbatasan fiskal justru harus mendorong perangkat daerah bekerja lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan.
“Ketika ruang anggaran terbatas, pelaksanaannya harus semakin tepat sasaran. Jangan sampai ada anggaran yang kurang prioritas, sementara kebutuhan yang lebih mendesak justru belum tertangani,” katanya.
Pengawasan tersebut nantinya tidak hanya melihat sisi penyerapan anggaran, tetapi juga manfaat yang dihasilkan. Komisi D ingin melihat apakah program yang dijalankan mampu memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Pati.
Bagi Teguh, ukuran keberhasilan anggaran pendidikan bukan semata-mata seberapa besar anggaran dapat direalisasikan. Lebih penting adalah apakah belanja tersebut mampu menjawab persoalan yang dihadapi sekolah dan peserta didik.
“Serapan anggaran penting, tetapi jangan berhenti di sana. Yang harus dilihat adalah hasil dan manfaatnya. Itu yang akan menjadi bagian dari perhatian Komisi D,” pungkasnya.
(ADV)
