PATI, sraya.net – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati, M. Aulia Dyan Burhanudin atau Burhan, menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal dalam penyusunan RAPBD 2027.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan perlu ditingkatkan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang tersedia. Upaya tersebut harus dilakukan secara terukur tanpa menjadikan kenaikan pajak dan retribusi sebagai pilihan utama.
Dalam rancangan APBD 2027, PAD Kabupaten Pati direncanakan sebesar Rp645,57 miliar. Angka tersebut masih jauh di bawah pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp2,103 triliun.
Besarnya ketergantungan terhadap transfer pusat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber penerimaan yang lebih berkelanjutan.
Burhan menilai masih terdapat peluang untuk meningkatkan kontribusi ekonomi lokal, mulai dari sektor perdagangan, industri pengolahan, pertanian, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Penguatan PAD harus dimulai dari kemampuan daerah mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, memperluas aktivitas ekonomi, dan memperbaiki pengelolaan penerimaan agar kemandirian fiskal meningkat tanpa menambah tekanan bagi masyarakat,” ungkap Burhan.
Ia berpandangan, pertumbuhan aktivitas usaha akan membuka peluang peningkatan penerimaan daerah secara lebih berkelanjutan. Karena itu, kebijakan fiskal perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat produktivitas dan daya saing pelaku usaha lokal.
Fraksi PPP berharap pemerintah daerah mampu merumuskan strategi peningkatan PAD yang realistis, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Dengan strategi tersebut, APBD 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
(ADV)
