PATI, sraya.net – Rencana Pemerintah Kabupaten Pati mengalihfungsikan bekas kantor Satpol PP menjadi Museum Cagar Budaya diminta tidak mengesampingkan program prioritas yang lebih mendesak bagi masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, dari Partai Demokrat, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat saat ini.
“Pada prinsipnya kami tidak menolak rencana tersebut, tapi pemerintah harus melihat skala prioritas. Jangan sampai program yang belum mendesak justru didahulukan,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan, seperti infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan dasar masyarakat yang masih harus dipenuhi.
“Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Itu yang seharusnya menjadi fokus utama,” tegasnya.
Suharmanto juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek estetika atau simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau memang museum itu penting, silakan direncanakan. Tapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan yang lebih mendesak,” tandasnya.
(ADV)
