PATI, sraya.net – DPRD Kabupaten Pati akan segera memasuki tahapan pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi dijadwalkan menyampaikan pandangan umum sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap temuan yang masih ditemukan auditor.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi awal dari rangkaian pembahasan yang akan dilakukan legislatif bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap fraksi memiliki peran penting untuk memberikan masukan dan catatan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pandangan fraksi nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan di tingkat Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD.
“Seluruh fraksi akan mencermati hasil pemeriksaan BPK secara detail. Kami ingin memastikan setiap temuan mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat,” ujar Ali.
Ia menjelaskan, DPRD tidak hanya menyoroti aspek administrasi keuangan, tetapi juga dampak penggunaan anggaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pembahasan akan dilakukan secara mendalam agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar efektif.
Ali menambahkan, hasil pembahasan DPRD nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
“Pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegasnya.
DPRD berharap proses pembahasan berjalan konstruktif sehingga berbagai catatan yang diberikan BPK dapat segera ditindaklanjuti demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
(ADV)
