PATI – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, memastikan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, terkait usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU). Namun, ia menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme kelembagaan yang telah diatur dalam tata tertib DPRD.
Menurut Hardi, DPRD merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan prinsip musyawarah dan keputusan bersama. Karena itu, setiap usulan pembentukan alat kelengkapan dewan, termasuk pansus, tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pimpinan.
“Setiap aspirasi masyarakat tentu kami tampung dan pelajari. Namun, pembentukan pansus harus melalui tahapan sesuai tata tertib DPRD, mulai dari adanya usulan resmi hingga pembahasan bersama seluruh anggota dewan,” ujar Hardi.
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa usulan pembentukan pansus harus memperoleh dukungan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD sebelum dapat dibahas dalam rapat paripurna. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi kelembagaan dan dasar hukum yang kuat.
Hardi menilai penyelesaian persoalan agraria memerlukan kehati-hatian karena menyangkut kepentingan masyarakat serta berbagai aspek hukum yang harus dipertimbangkan. Oleh sebab itu, DPRD akan mengedepankan proses pembahasan yang objektif dan komprehensif.
“Kami ingin setiap langkah yang diambil benar-benar berdasarkan aturan dan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Tujuannya agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan menjadi solusi yang tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, komunikasi dengan seluruh fraksi akan terus dilakukan sebagai bagian dari proses pembahasan aspirasi masyarakat Karangsari. Menurutnya, sinergi antarlembaga dan seluruh unsur DPRD menjadi kunci dalam menentukan langkah yang sesuai dengan kewenangan legislatif.
Hardi juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan dialog dan menghormati mekanisme yang berlaku. Ia memastikan DPRD Kabupaten Pati berkomitmen menjalankan fungsi penyaluran aspirasi serta pengawasan secara profesional demi mencari penyelesaian terbaik bagi masyarakat.
(ADV)
