PATI, sraya.net – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, meminta pemerintah daerah menelaah secara saksama hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut diperlukan agar penyempurnaan dokumen anggaran berjalan sesuai regulasi dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Hardi menilai, setiap rekomendasi yang disampaikan melalui evaluasi gubernur harus menjadi acuan dalam memperbaiki dokumen anggaran. Ketelitian dalam menindaklanjuti catatan tersebut dinilai penting untuk mencegah ketidaksesuaian, baik dalam penyusunan anggaran maupun saat program direalisasikan.
Pembahasan tindak lanjut evaluasi gubernur itu menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Forum tersebut membahas hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan APBD.
Dokumen tindak lanjut tersebut merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/361 Tahun 2025.
Menurut Hardi, evaluasi dari pemerintah provinsi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, setiap masukan harus diterjemahkan ke dalam langkah perbaikan yang jelas dan terukur.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memastikan substansi anggaran tetap sejalan dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap hasil evaluasi perlu dicermati secara menyeluruh. Jangan sampai ada ketidaksesuaian dalam dokumen anggaran yang kemudian menghambat pelaksanaan program pemerintah daerah,” ujarnya.
Hardi juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Pati, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi yang baik dinilai dapat mempercepat proses penyempurnaan dokumen sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Ia berharap tindak lanjut evaluasi gubernur mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan dokumen yang telah disempurnakan secara cermat, program pemerintah diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana, memiliki landasan hukum yang jelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Anggaran daerah harus disusun secara tertib dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil evaluasi harus menjadi pedoman agar program pemerintah berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
(ADV)
