PATI, sraya.net — Percepatan pembangunan jalan di Kabupaten Pati dinilai tidak cukup hanya dengan mengejar pekerjaan agar segera selesai. Wakil Ketua II DPRD Pati, Hardi, mengingatkan bahwa kecepatan pembangunan harus tetap berjalan dalam koridor aturan dan pengawasan.
Menurut Hardi, proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara memiliki dua tuntutan sekaligus. Di satu sisi masyarakat membutuhkan jalan yang segera diperbaiki, sementara di sisi lain pemerintah harus memastikan seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Keinginan masyarakat tentu jalan segera dibangun dan diperbaiki. Tetapi pemerintah juga tidak boleh bekerja dengan mengabaikan aturan. Dua hal ini harus berjalan bersama,” ujar Hardi.
Ia melihat kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjalankan proyek bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan dengan kebutuhan percepatan pembangunan. Justru, menurutnya, proses yang tertib sejak awal akan membuat pekerjaan lebih aman ketika memasuki tahap pelaksanaan maupun pemeriksaan.
Hardi mengatakan pengawasan dari lembaga negara seperti KPK dan BPK semestinya menjadi pengingat agar setiap proses pembangunan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
“Pengawasan jangan dianggap sebagai hambatan. Itu bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan dengan benar. Yang penting setelah prosesnya jelas, jangan lagi ada keraguan untuk melaksanakan pekerjaan,” katanya.
Di sisi lain, Hardi meminta pemerintah daerah tidak menjadikan alasan administratif sebagai pembenaran apabila proyek yang sudah siap dilaksanakan masih mengalami keterlambatan.
Ia menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar persoalan dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan dapat segera diselesaikan.
“Kalau ada persoalan, komunikasikan dan cari jalan keluarnya. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya harus menunggu lebih lama karena proses yang sebenarnya masih bisa diselesaikan,” jelasnya.
Hardi juga menekankan bahwa percepatan harus tetap memperhatikan kualitas. Pembangunan jalan yang dikerjakan terburu-buru tetapi tidak memenuhi standar justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Yang kita inginkan bukan sekadar cepat selesai. Jalannya harus bagus, sesuai spesifikasi, dan bisa digunakan masyarakat dalam waktu yang panjang. Jadi cepat iya, tetapi tetap tertib dan berkualitas,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pengawasan dewan bukan untuk menghambat pekerjaan, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(ADV)
