PATI, sraya.net – Komisi C DPRD Kabupaten Pati mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan program infrastruktur yang masuk dalam APBD Perubahan 2026 tidak terlambat. Persiapan pekerjaan dinilai perlu dilakukan sejak awal agar tidak menumpuk menjelang tutup tahun anggaran.
Sekretaris Komisi C DPRD Pati, Samsi, mengatakan keterbatasan waktu menjadi perhatian utama karena pelaksanaan anggaran telah memasuki Oktober.
Hal tersebut disampaikan Samsi dalam rapat koordinasi Komisi C bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, program yang telah mendapatkan alokasi anggaran harus segera ditindaklanjuti dengan memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan telah siap.
“Yang perlu diperhatikan sekarang adalah waktu. Jangan sampai program sudah dianggarkan, tetapi pelaksanaannya terlalu mepet dengan akhir tahun,” ujarnya.
Samsi menekankan, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan anggaran. Dokumen administrasi, perencanaan teknis, hingga proses pengadaan harus dipastikan berjalan sesuai tahapan.
Ia menyebut, berdasarkan pembahasan bersama DPUTR, rencana anggaran untuk sejumlah kegiatan infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026 berada di kisaran Rp61 miliar.
Dengan sisa waktu yang semakin pendek, setiap pekerjaan harus dihitung secara realistis. Terlebih, sejumlah proyek membutuhkan waktu pengerjaan hingga beberapa bulan.
“Kalau pekerjaan membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan, sekarang harus benar-benar dihitung. Jangan sampai karena mengejar waktu, kualitas pekerjaan justru menjadi persoalan,” katanya.
Selain mendorong percepatan, Komisi C juga meminta adanya pembaruan data secara berkala mengenai perkembangan masing-masing proyek.
Samsi menilai data progres sangat penting sebagai dasar DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dari laporan tersebut, dapat diketahui pekerjaan yang sudah berjalan, belum dimulai, maupun proyek yang membutuhkan langkah percepatan.
“Data progres harus selalu diperbarui. Dengan begitu kita bisa tahu pekerjaan mana yang sudah berjalan, mana yang belum, dan mana yang membutuhkan percepatan,” jelasnya.
Ia berharap pelaksanaan seluruh program dalam APBD Perubahan 2026 tetap mengedepankan ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, serta kepatuhan terhadap aturan.
Menurut Samsi, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih penting, pembangunan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Yang lebih penting adalah pekerjaan selesai, kualitasnya baik, dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
