Anggota DPRD Pati, Kastomo, memandang momentum pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) sebagai kesempatan krusial bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan penyesuaian tarif retribusi daerah. Ia menilai langkah ini sangat penting agar regulasi daerah tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik saat ini. Kastomo secara tegas mengusulkan agar seluruh rekomendasi perubahan tarif dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dibahas secara menyeluruh dalam satu paket revisi Perda yang sedang berjalan.
Menurut Kastomo, melakukan pembahasan secara menyeluruh jauh lebih efektif dibandingkan dengan melakukan perubahan secara parsial atau sepotong-sepotong. Ia menjelaskan bahwa terdapat banyak kebijakan retribusi yang memang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini agar tidak terjadi ketimpangan antara biaya pelayanan dengan penerimaan daerah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem retribusi yang lebih akurat dan sesuai dengan biaya riil operasional pelayanan.
Dalam rapat Bapemperda bersama pihak eksekutif, ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan kerja sama pemerintah daerah dengan BPJS yang semestinya mampu memberikan manfaat nyata terhadap efektivitas pelayanan serta penghematan dalam kerja birokrasi. Menurutnya, efektivitas dan efisiensi harus menjadi fokus utama dalam memikirkan pengelolaan retribusi jasa umum.
Lebih lanjut, Kastomo meminta pemerintah daerah agar berani melakukan penyesuaian tarif jika memang diperlukan, namun harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan tarif wajib didasarkan pada kajian yang matang agar tidak memberatkan masyarakat. Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membuat daerah kehilangan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Sebagai penutup, Kastomo menaruh harapan besar bahwa revisi Perda yang tengah dibahas dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif. Ia berharap kebijakan baru ini dapat memberikan kepastian hukum yang jelas serta mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Pati.
