PATI – Penanganan aktivitas tempat hiburan malam di Kabupaten Pati dinilai memerlukan kerja sama yang lebih solid antarinstansi. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Suwarno, menegaskan bahwa penegakan aturan akan berjalan lebih optimal apabila seluruh pihak menjalankan tugas dan kewenangannya secara terpadu.
Menurut Suwarno, upaya menciptakan ketertiban umum tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga. Pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, serta instansi terkait lainnya harus memiliki kesamaan langkah dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Yang dibutuhkan adalah kesamaan komitmen dalam menegakkan aturan. Seluruh instansi harus saling mendukung agar setiap langkah pengawasan maupun penertiban dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Suwarno.
Ia menjelaskan, koordinasi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi di lapangan, termasuk dalam menentukan langkah preventif maupun penegakan hukum. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil dapat dilakukan secara profesional tanpa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Suwarno juga mengingatkan agar para pelaku usaha hiburan mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati.
“Kami berharap semua pihak mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi. Jika aturan dipatuhi, maka potensi gesekan di lapangan dapat diminimalkan dan iklim usaha juga akan berjalan dengan lebih tertib,” tegasnya.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati, lanjut Suwarno, akan terus mengawal pelaksanaan pengawasan terhadap tempat hiburan malam agar berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur. Ia berharap sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Satpol PP, Polri, dan instansi terkait mampu menciptakan penegakan aturan yang konsisten sekaligus menjaga ketenteraman masyarakat.
(ADV)
