PATI, sraya.net — Komisi A DPRD Kabupaten Pati menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam setiap penyusunan belanja organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran dinilai harus diarahkan pada program yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan setiap OPD perlu memiliki dasar yang jelas dalam mengusulkan kebutuhan anggaran. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai.
Kastomo menilai program prioritas seharusnya ditempatkan lebih dahulu dibandingkan kegiatan yang sifatnya kurang mendesak. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap OPD menyusun kebutuhan berdasarkan prioritas. Mana yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pelayanan harus didahulukan, sementara kegiatan yang belum terlalu urgent bisa disesuaikan,” ujar Kastomo.
Ia menjelaskan, penentuan prioritas juga perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Kebutuhan anggaran antara satu perangkat daerah dengan lainnya tentu berbeda, sehingga tidak bisa menggunakan pola yang sama.
Menurut Kastomo, perencanaan yang matang sejak awal akan membantu mencegah terjadinya perubahan anggaran yang terlalu besar di tengah tahun. OPD perlu mencermati target program, kebutuhan riil, serta kemampuan pelaksanaan kegiatan sebelum mengajukan anggaran.
Selain itu, ia meminta agar belanja daerah tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anggaran menghasilkan output yang jelas dan mendukung pencapaian target pembangunan.
“Anggaran harus punya tujuan dan hasil yang terukur. Jangan sampai sebuah kegiatan mendapat alokasi besar, tetapi manfaatnya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan,” tegasnya.
Komisi A berharap pola penyusunan anggaran berbasis skala prioritas dapat terus diperkuat. Dengan demikian, belanja OPD bisa lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Kabupaten Pati.
(ADV)
