PATI, sraya.net – Anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Adam Maulana, mendorong pemerintah desa memanfaatkan pendampingan hukum secara maksimal untuk mencegah munculnya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adam menilai Program Jaksa Garda Desa dapat menjadi sarana bagi aparatur desa untuk memahami batas kewenangan dan ketentuan hukum sebelum mengambil sebuah kebijakan.
“Prinsipnya lebih baik mencegah daripada memperbaiki ketika persoalan sudah terjadi. Pemerintah desa harus berani berkonsultasi apabila ada kebijakan yang masih menimbulkan keraguan secara hukum,” ujar Adam.
Menurutnya, kompleksitas program yang masuk ke desa membuat aparatur pemerintahan desa harus memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan.
Terlebih, pemerintah menyebut banyak program prioritas yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan desa sehingga membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, BPD dan pihak terkait.
Adam mengatakan, pendampingan hukum seharusnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur, bukan menimbulkan kekhawatiran dalam menjalankan pemerintahan.
“Jangan sampai kepala desa atau perangkat desa takut mengambil keputusan karena kurang memahami aturan. Justru dengan konsultasi dan pendampingan, mereka bisa bekerja lebih yakin dan sesuai koridor,” jelasnya.
Ia juga meminta agar hasil sosialisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Menurut Adam, perlu ada komunikasi berkelanjutan antara pemerintah desa dan pihak yang memberikan pendampingan sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dikonsultasikan.
“Yang kita harapkan adalah ada tindak lanjut. Jangan sampai setelah sosialisasi selesai, komunikasi kembali terputus,” katanya.
(ADV)
