PATI, sraya.net — Di tengah dinamika pembangunan Kabupaten Pati, seruan untuk kembali ke akar perjuangan membela rakyat kecil menggema dari gedung parlemen. Danu Ikhsan HC, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan rekan-rekan sejawatnya bahwa jabatan publik bukanlah sekadar posisi struktural, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan konstitusional yang berat.
Danu menegaskan bahwa napas perjuangan pejabat daerah haruslah berpihak pada kaum marhaen—masyarakat bawah yang selama ini masih berjuang di bawah garis kemiskinan. Bagi Danu, keberpihakan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan mandat yang harus diwujudkan dalam setiap keputusan.
“Sebagai pejabat daerah, terlebih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya kaum marhaen dan warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan,” tegas Danu dalam sebuah kesempatan formal.
Ia memandang bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari megahnya infrastruktur semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyentuh dan mengangkat harkat hidup warga miskin. Menurutnya, komitmen terhadap masyarakat kecil adalah fondasi utama dalam menciptakan keadilan sosial di Bumi Mina Tani.
(ADV)
