PATI, sraya.net — Gangguan pasokan air laut ke kawasan tambak garam di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, mulai dikhawatirkan berdampak terhadap pendapatan masyarakat pesisir. Lebih dari 300 hektare lahan tambak disebut belum mampu berproduksi secara optimal karena kondisi air laut yang surut.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan terganggunya proses produksi garam, tetapi juga menyentuh penghasilan petani yang menggantungkan pendapatan dari sektor tersebut.
“Yang terdampak bukan hanya proses produksinya, tetapi juga pendapatan petani. Ketika tambak tidak bisa produksi, otomatis hasil yang mereka dapatkan juga berkurang,” ujar Muslihan.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi di tengah kemarau panjang yang membuat pasang air laut menjadi rendah. Akibatnya, air laut kesulitan masuk melalui saluran menuju petak-petak tambak yang digunakan petani untuk proses produksi.
Padahal, harga garam di tingkat petambak saat ini dilaporkan berada di kisaran Rp780 hingga Rp800 per kilogram. Namun, peluang petani memperoleh pendapatan dari harga tersebut menjadi terbatas karena produktivitas tambak terganggu.
Muslihan menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan persoalan produksi, tetapi juga mencari langkah yang dapat membantu menjaga keberlangsungan ekonomi petani garam.
“Ketika harga masih cukup baik tetapi petani tidak bisa memproduksi, tentu ada persoalan yang harus kita carikan jalan keluarnya,” katanya.
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi jaringan saluran air menuju kawasan tambak. Dinas teknis diharapkan turun langsung untuk melihat kondisi saluran dan mengidentifikasi titik yang menyebabkan aliran air laut tidak optimal.
Pembenahan infrastruktur pengairan dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kondisi pasang. Dengan sistem saluran yang lebih baik, akses air diharapkan tetap dapat dimaksimalkan ketika kondisi laut memungkinkan.
Muslihan juga berharap persoalan tersebut tidak hanya ditangani ketika produksi sudah terganggu. Evaluasi dan pembenahan perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kendala serupa tidak terus berulang setiap memasuki musim kemarau.
Ia menegaskan, keberlangsungan produksi garam berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, penanganan terhadap akses air menuju tambak perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
(ADV)
