PATI – DPRD Kabupaten Pati terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan serta Petani Garam. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memperkuat sektor perikanan dan pergaraman sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Golkar, Nanda Yahya, menilai besarnya potensi kelautan dan pergaraman di Kabupaten Pati harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha. Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap dihadapi masyarakat pesisir adalah fluktuasi harga ketika produksi meningkat.
“Regulasi yang sedang disusun harus mampu memberikan rasa aman kepada nelayan dan petani garam. Jangan sampai saat hasil produksi melimpah, justru pendapatan mereka menurun karena harga di pasaran jatuh,” kata Nanda Yahya.
Ia mengusulkan agar perda nantinya mengakomodasi mekanisme sistem resi gudang sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang didukung regulasi, hasil produksi tidak harus langsung dipasarkan ketika harga sedang rendah sehingga pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih baik.
Menurut Nanda, keberadaan sistem tersebut juga akan membantu menjaga keseimbangan pasokan di pasar sekaligus mengurangi potensi kerugian yang selama ini sering dialami masyarakat pesisir saat musim panen atau tangkapan melimpah.
Selain perlindungan harga, Nanda juga menilai kemudahan akses permodalan perlu menjadi bagian penting dalam substansi perda. Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau sehingga nelayan dan petani garam tidak lagi bergantung pada sumber pinjaman dengan biaya tinggi.
“Penguatan sektor perikanan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Pelaku usaha juga harus memiliki akses terhadap pembiayaan yang sehat agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Nanda menambahkan, Kabupaten Pati memiliki potensi besar untuk menjadi daerah unggulan di sektor perikanan dan pergaraman. Oleh sebab itu, regulasi yang disusun harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia berharap pembahasan perda dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh nelayan dan petani garam. Menurutnya, regulasi yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing sektor kelautan dan pergaraman sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati.
(ADV)
