PATI, sraya.net — Upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar jalur distribusi sejak tahap awal. Langkah tersebut dianggap lebih efektif dibandingkan hanya melakukan penindakan setelah produk tanpa pita cukai beredar di pasaran.
Sekretaris Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PPP, M Dyan Aulia Burhanudin atau Burhan, mengatakan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan pola pengawasan yang mampu mengidentifikasi pergerakan produk sebelum mencapai tangan konsumen.
Menurutnya, pengawasan tidak semestinya hanya terfokus pada warung atau pedagang yang menjual rokok ilegal. Mata rantai distribusi juga perlu menjadi perhatian agar sumber masuknya produk tersebut dapat diketahui dan dihentikan.
“Kalau ingin peredarannya benar-benar ditekan, pengawasan harus dilakukan sejak dari jalur masuk dan distribusinya. Jangan menunggu barang sudah tersebar luas baru dilakukan penindakan,” ujar Burhan.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Satpol PP dan sejumlah instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memetakan titik maupun wilayah yang berpotensi menjadi jalur distribusi rokok ilegal.
Selain itu, pertukaran informasi antarwilayah dinilai penting karena jaringan peredaran rokok ilegal dapat berpindah mengikuti kondisi di lapangan. Pengawasan yang hanya dilakukan secara terpisah dikhawatirkan masih menyisakan celah bagi pelaku distribusi.
“Setiap informasi dari lapangan perlu ditindaklanjuti dan dikoordinasikan. Dengan begitu, celah distribusi bisa ditutup secara bertahap,” katanya.
Burhan juga mendorong penguatan langkah preventif melalui sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Edukasi dinilai penting agar masyarakat mampu mengenali produk yang melanggar ketentuan sekaligus memahami risiko hukum dari perdagangan rokok ilegal.
Menurutnya, penindakan dan pencegahan harus berjalan beriringan. Dengan pengawasan yang konsisten serta koordinasi antarlembaga yang lebih kuat, ruang gerak peredaran rokok ilegal di Pati diharapkan semakin terbatas.
“Pencegahan harus menjadi bagian utama. Kalau jalur distribusinya bisa ditekan sejak awal, produk ilegal akan lebih sulit masuk dan beredar di tengah masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
