PATI, sraya.net — Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menyoroti keberlangsungan program beasiswa 183 mahasiswa apabila dukungan CSR dari perusahaan semakin berkurang.
Hardi mengatakan, pemerintah daerah memang perlu menyiapkan sumber pembiayaan alternatif. Namun, di sisi lain, skema pendanaan harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan fiskal pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau seluruh pembiayaan akhirnya masuk APBD, tentu harus dihitung kemampuan daerah. Jangan sampai hari ini menyelesaikan persoalan, tetapi kemudian muncul beban baru pada tahun berikutnya.” ujarnya.
Menurut Hardi, keberlanjutan program pendidikan harus tetap menjadi perhatian, tetapi pembiayaannya perlu memiliki perencanaan jangka panjang.
Pemkab Pati sebelumnya menyampaikan tengah mencari sumber pendanaan lain karena terdapat perusahaan yang tidak lagi memberikan CSR untuk program tersebut. Pemerintah daerah juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah lembaga dan perusahaan.
Hardi menilai alternatif pendanaan dapat dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Tidak harus hanya mengandalkan satu sumber. Bisa dibangun skema kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan.”
Ia menambahkan, pemetaan kebutuhan anggaran hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan penting dilakukan sejak awal sehingga pemerintah memiliki gambaran mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan.
(ADV)
