JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) memberikan apresiasi sekaligus catatan atas pernyataan terbuka Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara eksplisit menegaskan bahwa spirit ideologi Marhaenisme ajaran luhur Sang Proklamator RI Bung Karno, menjadi landasan filosofis serta metodologi dalam penyelenggaraan ekonomi sosialisme Indonesia di era pemerintahannya.
Ketua DPP GMNI Bidang Agitasi dan Propaganda, Bung Refi Achmad Zuhair, menilai langkah Presiden tersebut sebagai pengakuan sejarah yang berani. Namun, lebih dari sekadar retorika politik atau pendekatan ekonomi, pengakuan atas ideologi Marhaenisme ini harus menjadi titik balik cara pandang kepemimpinan nasional.
“Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusung spirit Marhaenisme secara otomatis membawa konsekuensi logis. Marhaenisme adalah ajaran yang membebaskan dan memanusiakan rakyat secara luas, khususnya yang tidak beruntung secara sistemik. Artinya, ini harus menjadi titik balik agar pemerintahan beliau tidak lagi menitikberatkan pada pendekatan-pendekatan yang terkesan militeristik, melainkan mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, serta berakar pada Nasionalisme Indonesia,” tegas Refi Achmad Zuhair dalam keterangannya di Jakarta.
Transformasi Paradigma: Dari Militeristis ke Humanisme Nasionalis
Refi menjelaskan bahwa Marhaenisme lahir dari pergolakan batin Bung Karno melihat penderitaan rakyat akibat penindasan sistemis. Oleh karena itu, pengakuan terhadap Marhaenisme tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan (Internasionalisme/Perikemanusiaan) dan Kebangsaan (Sosio-Nasionalisme).
DPP GMNI menggarisbawahi beberapa transformasi penting yang harus diwujudkan oleh Kabinet Prabowo adalah pendekatan Humanis dalam kebijakan publik, yaitu mengenai penanganan masalah sosial, konflik agraria, hingga stabilitas keamanan nasional tidak lagi dipola dengan pendekatan komando atau kekerasan, melainkan dialogue-based (dialog kerakyatan) dan perlindungan hak asasi rakyat.
Lalu Refi lebih lanjut menjelaskan, bahwa nasionalisme yang yang berlandaskan nilai Pancasila, yaitu pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kedaulatan bangsa (Berdikari), bukan sekadar akumulasi kekuasaan atau pemenuhan agenda elit tertentu. Hal ini tentu termaktub dalam nilai dasar dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu sendiri. Selanjutnya adalah, perekonomian gotong royong, yang dapat dijelaskan sebagai penguatan sektor koperasi, UMKM, petani, dan buruh sebagai benteng utama ekonomi kerakyatan untuk mengikis jurang ketimpangan sosial.
Refi menegaskan bahwa komitmen DPP GMNI siap mengawal dan menguji apakah nilai Marhaenisme benar-benar diresapi dalam gaya kepemimpinan Prabowo atau sekadar gimik politik semata.
“Kami GMNI tentu mengapresiasi keberanian beliau menyebut Marhaenisme secara terang-terangan. Namun, tugas kami adalah memastikan bahwa wajah pemerintahan ini benar-benar berubah menjadi humanis, mengutamakan keadilan sosial, dan berpihak utuh pada kaum Marhaen. Kami akan menjadi mitra kritis-konstruktif yang mengawasi setiap derap langkah kebijakan Presiden,” tutup Refi Achmad Zuhair.
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI)
Refi Achmad Zuhair (Ketua Bidang Agitasi & Propaganda DPP GMNI)
