PATI – Pengelolaan hutan sosial di Kabupaten Pati dinilai harus terus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar pemanfaatan kawasan hutan tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, menilai pembinaan kepada petani menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Menurut Sadikin, semakin banyak petani yang memahami praktik pertanian ramah lingkungan, maka semakin besar pula peluang menjaga fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, program edukasi dan pendampingan harus dilakukan secara berkesinambungan.
“Pendampingan kepada petani perlu terus diperkuat agar mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai cara mengelola kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Dengan pengetahuan yang memadai, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan,” ujar Sadikin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama instansi teknis diharapkan terus menghadirkan penyuluhan mengenai teknik budidaya yang ramah lingkungan, pemanfaatan lahan secara bijaksana, hingga pentingnya menjaga tutupan vegetasi di kawasan hutan. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.
Sadikin juga menilai keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya diukur dari peningkatan hasil ekonomi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan menjaga kelestarian hutan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat harus terus diperkuat.
“Kami berharap setiap program yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan sebagai aset bersama yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya,” tegas legislator Fraksi PKS tersebut.
Komisi B DPRD Kabupaten Pati, lanjut Sadikin, akan terus mengawal pelaksanaan program perhutanan sosial agar berjalan sesuai tujuan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat mampu menciptakan pola pengelolaan hutan yang produktif, lestari, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
(ADV)
