PATI, sraya.net – Rencana penambahan tunjangan bagi Ketua RT dan RW di Kabupaten Pati dinilai perlu disertai perhitungan anggaran yang cermat. Wakil Ketua Komisi A DPRD Pati, Suwarno, menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Menurut Suwarno, peningkatan kesejahteraan pengurus lingkungan merupakan hal yang patut diperhatikan. Namun, realisasinya harus tetap mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah lainnya, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai prioritas.
Ia menilai, setiap usulan tambahan anggaran perlu dikaji secara menyeluruh, mulai dari besaran kenaikan, jumlah penerima manfaat, hingga mekanisme penyalurannya.
“Usulan kenaikan tunjangan ini tentu perlu diperhatikan, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita ingin kebijakan tersebut bisa direalisasikan secara berkelanjutan, tanpa mengganggu pembiayaan program lain yang juga dibutuhkan masyarakat. Karena itu, perhitungannya harus dilakukan secara cermat,” ujar Suwarno.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perencanaan yang realistis agar kebijakan kenaikan tunjangan tidak hanya sebatas wacana, tetapi dapat diwujudkan melalui penganggaran yang sesuai dengan ketentuan.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa mengusulkan tambahan tunjangan Ketua RT dan RW sebesar Rp500 ribu atau lebih per tahun kepada Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap pengurus lingkungan yang turut membantu pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Suwarno berharap, pembahasan usulan tersebut melibatkan perhitungan yang matang dan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan pengurus RT dan RW dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati secara luas.
(ADV)
