PATI, sraya.net – Dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Pati menjadi perhatian DPRD. Salah satu daerah yang membutuhkan penanganan serius adalah Kecamatan Tambakromo yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
Wakil Ketua II DPRD Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, meminta pemerintah daerah segera memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi setelah ditetapkannya status tanggap darurat kekeringan.
Bambang hadir mewakili Pimpinan DPRD Pati dalam Rapat Koordinasi dan Pembahasan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlangsung Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, penetapan status tanggap darurat harus diikuti langkah konkret, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
“Setelah status tanggap darurat ditetapkan, kebutuhan masyarakat harus segera dipastikan terpenuhi. Terutama untuk desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Bambang.
Pemkab Pati sebelumnya menyampaikan bahwa distribusi air bersih akan menyasar sekitar 40 desa terdampak. Pembiayaan penanganan tersebut disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD maupun alternatif dukungan melalui program CSR Bank Jateng.
Dana yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp250 juta. Besaran penggunaan anggaran nantinya akan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Bambang menekankan agar mekanisme penyaluran bantuan tidak semata-mata didasarkan pada jumlah desa terdampak. Pemerintah perlu melihat tingkat kesulitan yang dihadapi masyarakat di setiap lokasi.
“Jangan hanya menghitung berapa desanya. Tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat di masing-masing desa juga harus menjadi dasar penanganan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bambang mendorong agar langkah penanganan kekeringan tidak berhenti pada pendistribusian air bersih. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempersiapkan pembangunan sumber air permanen sebagai upaya mengurangi risiko kekurangan air pada musim kemarau berikutnya.
(ADV)
