PATI, sraya.net – Ketika sumur warga mulai mengering, kebutuhan air bersih berubah menjadi persoalan yang harus segera dijawab pemerintah. Tetapi di balik kebutuhan mendesak tersebut, Wakil Ketua II DPRD Pati Bambang Susilo melihat ada pekerjaan yang lebih besar, yakni membangun sistem penyediaan air yang mampu bertahan menghadapi kemarau.
Bambang mengatakan distribusi air bersih melalui armada tangki merupakan bentuk respons yang tidak bisa ditinggalkan selama kondisi darurat. Hanya saja, pemerintah perlu mulai menghitung investasi jangka panjang agar persoalan serupa tidak selalu diselesaikan dengan pola yang sama.
“Kalau kebutuhan dropping air terus meningkat setiap kemarau, tentu harus kita evaluasi. Artinya, ada infrastruktur yang perlu diperkuat agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada tangki,” kata Bambang.
Ia mendorong pembangunan infrastruktur air dilakukan secara bertahap dengan menentukan wilayah yang paling membutuhkan. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak harus menyelesaikan seluruh wilayah sekaligus.
Menurutnya, desa yang memiliki riwayat kekeringan paling parah dan berulang dapat ditempatkan sebagai prioritas. Setelah itu, pembangunan dapat diperluas ke wilayah lain sesuai hasil pemetaan.
“Tidak harus semuanya sekaligus. Yang penting ada prioritas dan target. Tahun ini beberapa titik, kemudian dilanjutkan tahun berikutnya,” ujarnya.
Bambang menilai model pembangunan seperti itu akan membuat penggunaan anggaran lebih terukur. Pemerintah dapat membandingkan biaya distribusi air setiap tahun dengan kebutuhan investasi untuk membangun sumber air permanen.
Selain sumur bor, ia menyebut pemerintah perlu melihat kemungkinan pengembangan jaringan air dari sumber yang berada tidak terlalu jauh dari kawasan permukiman.
Sumber air yang lebih dekat, kata Bambang, akan memberikan keuntungan ganda. Selain mempermudah masyarakat mendapatkan air, pemerintah juga dapat mengurangi biaya operasional distribusi.
“Kalau ada sumber air yang bisa dimanfaatkan dekat dengan masyarakat, tentu itu lebih baik. Tinggal bagaimana sumber tersebut dikelola dan jaringannya dibangun,” katanya.
Bambang berharap program penanganan kekeringan tidak berhenti setelah musim hujan tiba. Justru masa setelah kemarau dinilai sebagai waktu yang tepat untuk mengevaluasi titik-titik kekeringan dan menyiapkan pembangunan sebelum kemarau berikutnya datang.
“Jangan sampai ketika hujan turun persoalan dianggap selesai. Begitu kemarau datang, kita kembali menghadapi masalah yang sama. Harus ada pekerjaan lanjutan,” tandasnya.
(ADV)
