PATI, sraya.net – Pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati masih menjadi perhatian. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyoroti adanya sejumlah sekolah di Kecamatan Gunungwungkal yang disebut belum memperoleh program tersebut.
Ali mengatakan keberadaan dapur penyedia MBG yang telah beroperasi belum otomatis menjamin seluruh sekolah sasaran mendapatkan layanan. Menurutnya, penyelenggara perlu memastikan data penerima dan jalur distribusi telah tersusun secara menyeluruh.
“Kalau masih ada sekolah yang belum menerima, berarti perlu dicek kembali datanya. Sekolah mana yang sudah terlayani dan mana yang belum harus jelas,” ujar Ali.
Ia menilai proses pendataan menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan program, terlebih jumlah satuan pendidikan di Kecamatan Gunungwungkal cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah.
Menurut Ali, kejelasan data juga dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ketika menerima keluhan dari sekolah maupun masyarakat, DPRD harus memiliki informasi mengenai cakupan layanan dan kendala yang menyebabkan suatu sekolah belum menerima MBG.
“Dewan ini menerima aspirasi masyarakat. Kalau ada sekolah yang belum mendapatkan MBG, tentu kami perlu tahu apa penyebabnya, apakah persoalan kuota, dapur, distribusi atau data,” katanya.
Ali juga mendorong penyelenggara program memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan. DPRD, menurutnya, juga perlu mendapatkan informasi terkait perkembangan pelaksanaan program agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi.
“Program sebesar ini membutuhkan komunikasi yang baik. Jangan sampai persoalan sederhana seperti data penerima atau jalur distribusi justru membuat sekolah tidak mendapatkan layanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspek pemerataan perlu terus diperhatikan seiring pelaksanaan MBG yang semakin meluas. Sekolah yang belum memperoleh layanan juga perlu mendapatkan informasi mengenai alasan serta rencana pelaksanaan berikutnya.
“Yang penting jangan ada sekolah yang merasa tidak mendapatkan informasi. Kalau memang belum bisa dilayani, harus ada penjelasan dan jadwal yang jelas,” katanya.
Ali menegaskan DPRD Pati terbuka menerima laporan dari sekolah maupun masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Aspirasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam melakukan pengawasan dan meminta penjelasan kepada pihak terkait.
(ADV)
