PATI, sraya.net – Fenomena banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (PLT) di Kabupaten Pati akhirnya mendapat sorotan serius dari DPRD. Ketua Komisi A, Narso, menyebut kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan akibat lemahnya kebijakan anggaran.
“Kalau tidak disiapkan dari awal, ya kita dipaksa menerima PLT. Bahkan bisa lebih dari tiga tahun,” kata Narso.
Ia menilai, ketergantungan pada PLT menunjukkan kegagalan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap memimpin.
“Kenapa harus PLT terus? Karena kita tidak menyiapkan calon melalui sistem yang baik,” ujarnya.
Narso juga menegaskan, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas manajemen sekolah dan berdampak pada kualitas pendidikan.
“Kalau pemimpin tidak definitif, kebijakan di sekolah juga tidak bisa maksimal. Ini harus jadi perhatian serius,” tandasnya.
(ADV)
