PATI – Perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan banjir berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Pati dinilai harus direspons dengan perubahan kebijakan pembangunan infrastruktur. DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah mulai meninggalkan metode pengaspalan konvensional pada ruas-ruas yang kerap terendam banjir.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menilai pembangunan jalan di kawasan rawan banjir seperti Juwana, Sukolilo, dan Gabus harus menggunakan konstruksi yang lebih kuat, yakni beton bertulang yang didukung sistem drainase memadai agar usia jalan lebih panjang.
Menurutnya, perubahan standar konstruksi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata setiap tahun.
“Jika pola pembangunan masih menggunakan spesifikasi lama, maka jalan akan terus mengalami kerusakan setiap kali banjir datang. Kita harus berani berinvestasi pada konstruksi yang lebih kuat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Joni.
Ia menjelaskan, penggunaan beton bertulang memang membutuhkan anggaran lebih besar pada tahap awal. Namun, biaya tersebut dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pemerintah harus mengeluarkan dana pemeliharaan dan perbaikan setiap tahun akibat kerusakan jalan yang terus berulang.
Joni juga menekankan pentingnya pembangunan drainase yang terintegrasi dengan badan jalan. Menurutnya, infrastruktur jalan tidak akan bertahan lama apabila aliran air tidak dapat mengalir dengan baik saat curah hujan tinggi maupun ketika terjadi luapan sungai.
“Jangan hanya memperkuat badan jalannya, tetapi saluran drainase juga harus dibangun dengan kapasitas yang memadai. Infrastruktur harus dirancang sebagai satu kesatuan agar mampu menghadapi kondisi cuaca ekstrem,” tegasnya.
Ia berharap penyusunan program pembangunan infrastruktur pada APBD mendatang lebih memprioritaskan kualitas konstruksi dibanding sekadar mengejar panjang jalan yang dibangun. Dengan demikian, investasi pemerintah akan lebih efektif sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran akibat perbaikan berulang.
Menurut Joni, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketahanan infrastruktur Kabupaten Pati terhadap dampak perubahan iklim, sehingga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap berjalan meski wilayah terdampak banjir musiman.
(ADV)
