JAKARTA — Pembunuhan brutal terhadap Aris Seda, seorang pengemudi truk logistik yang akrab disapa Bapak Tasya—oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) di Papua merupakan sinyal bahaya yang mengeksploitasi nyawa warga sipil demi agenda geopolitik.
Almarhum adalah sosok pekerja keras penyokong urat nadi kehidupan pedalaman yang tewas dieksekusi saat menjalankan tugas kemanusiaan. Penyerangan terhadap pekerja sipil ini menegaskan bahwa KKB bukan lagi gerakan perjuangan politik, melainkan sindikat teror yang menjadikan warga sipil sebagai umpan taktis di lapangan.
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas Halomoan Silalahi, mengecam keras aksi biadab tersebut dan membongkar motif laten di balik pancingan eskalasi kekerasan KKB.
“Gugurnya almarhum Bapak Aris Seda adalah eksekusi keji yang dirancang sebagai pancingan taktis. KKB sengaja membantai supir logistik sipil untuk menebar ketakutan dan memprovokasi apparatus keamanan negara bertindak keras di lapangan. Ketika negara bereaksi, dampak benturan tersebut akan mereka komodifikasi di forum internasional seolah-olah Indonesia melakukan tindakan represif. Indonesia harus segera menyusun rencana strategis yang matang dan jangan sampai terjebak dalam perangkap (trap) propaganda separatis,” tegas Andreas Halomoan Silalahi, Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik.
Andreas menjelaskan,, pembunuhan terhadap Almarhum Aris Seda merupakan manifestasi dari Perang Jenis Baru (New Wars) sebagaimana dirumuskan oleh Mary Kaldor (2012). KKB tidak bertempur menghadapi militer di medan terbuka, melainkan menyasar warga sipil dan koridor logistik vital untuk memicu instabilitas. Ahli ekonomi-politik Paul Collier dan Anke Hoeffler (2004) mengonfirmasi bahwa narasi ketimpangan (grievance) yang digelorakan KKB hanyalah kedok; gerakan ini telah bergeser menjadi kejahatan berbasis keuntungan (greed)—seperti pemerasan dan sabotase logistik—yang memelihara konflik demi keberlangsungan kelompok warlord lokal.
Kekerasan di tingkat tapak ini berkelindan langsung dengan perlawanan di medan diplomasi luar negeri.
Teori pemberontakan lintas negara (Transnational Insurgency) oleh Idean Salehyan (2009) menyatakan, kelompok separatis bertahan hidup jangka panjang dengan bergantung pada dukungan atau suaka eksternal (external sanctuaries), baik berupa opini publik maupun sokongan dana jaringan asing. KKB membunuh sipil untuk memancing tindakan reaktif aparat, lalu dampaknya dipelintir di tingkat internasional menggunakan strategi lawfare, hal tersebut adalah eksploitasi wacana HAM sebagai senjata politik untuk menyudutkan legitimasi Indonesia dan menggalang simpati di kawasan Pasifik.
“KKB menjual darah rakyat sendiri demi suaka asing dan komoditas diplomasi di luar negeri. Ini adalah bagian dari perang hibrida (Hybrid Warfare) yang sengaja dirancang untuk melemahkan posisi Indonesia di forum global. Pemerintah tidak boleh bertindak reaktif tanpa kalkulasi. Kita harus membalasnya dengan strategi cerdas: bongkar manipulasi narasi KKB, putus rantai pasok dana asing mereka, dan amankan koridor sipil tanpa masuk ke dalam skenario penyerangan yang diinginkan kelompok separatis,” cecar Andreas membedah anatomi konflik.
Dalam skala geopolitik yang lebih luas, mengutip teori dari Saul Bernard Cohen (2014) , yang menempatkan Papua dalam wilayah shatterbelt, yaitu kawasan perbatasan strategis di Pasifik Barat Daya yang rawan dimanipulasi kekuatan luar.
DPP GMNI menilai, Instabilitas yang dipelihara di Papua berfungsi sebagai instrumen perang zona abu-abu (Gray Zone Warfare) untuk mengikat konsentrasi pertahanan Indonesia di dalam negeri, sekaligus mereduksi pengaruh kepemimpinan Indonesia di kawasan regional.
Menghadapi kompleksitas ini, DPP GMNI merumuskan peta jalan solusi yang saintifik dan terukur. Di pilar diplomasi geopolitik, Indonesia harus membentuk Pacific Task Force lintas lembaga dengan tujuan melumpuhkan aliran dana asing dan meng-counter propaganda separatis, yang dapat masuk melalui berbagai narasi, termasuk ekonomi hijau dan kelautan di kawasan Pasifik. Di pilar pertahanan, TNI-Polri wajib menerapkan doktrin Smart Defense berbasis intelijen presisi serta pemantauan teknologi, seperti drone surveillance dan geofencing untuk menyergap kelompok bersenjata tanpa mengganggu aktivitas warga sipil.
Langkah ini disempurnakan dengan jaminan perlindungan mutlak (State Guarantee & Protection) bagi seluruh pekerja transportasi sipil, serta pelibatan struktur adat lokal (onomi/fret) sebagai sistem peringatan dini di tingkat tapak.
“Darah almarhum Aris Seda (Bapak Tasya) tidak boleh tumpah sia-sia. Pengorbanan almarhum harus menjadi momentum bagi negara untuk menyusun rencana pertahanan dan diplomasi yang jauh lebih tangguh. Penghormatan tertinggi bagi almarhum adalah dengan menegakkan hukum secara presisi, melindungi setiap nyawa rakyat kecil di jalur vital, dan mematahkan trap propaganda separatis demi keutuhan NKRI di Tanah Papua,” pungkas Andreas.
