PATI, sraya.net – Wacana pembukaan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo menuai penolakan dari DPRD Kabupaten Pati. Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Suhartini, menilai keputusan untuk tidak mengoperasikan kembali ponpes tersebut merupakan langkah yang tepat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren.
Politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Pati itu mengatakan, persoalan yang pernah terjadi di ponpes tersebut telah menyita perhatian publik sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara hati-hati.
Menurut Suhartini, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Karena itu, kepercayaan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Kepercayaan masyarakat terhadap dunia pesantren harus dijaga. Jangan sampai satu persoalan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren-pesantren lain yang selama ini telah menjalankan pendidikan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD menghormati aspirasi para wali santri yang menginginkan aktivitas belajar mengajar kembali berjalan. Namun, menurutnya, keputusan tidak bisa hanya didasarkan pada kepentingan sebagian pihak.
“Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat,” jelas Suhartini.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini menjadi kebanggaan Kabupaten Pati.
Suhartini berharap para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan di pondok pesantren lain yang memiliki kualitas pendidikan baik sehingga proses belajar tidak terhenti.
“Masih banyak pondok pesantren di Kabupaten Pati yang mampu memberikan pendidikan agama maupun pendidikan karakter dengan baik. Itu bisa menjadi alternatif bagi para santri,” pungkasnya.
(ADV)
