sraya.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengambil langkah strategis untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Pati dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati yang berfokus pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan upaya konkret lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih profesional. Dengan adanya dukungan dari sisi hukum, diharapkan setiap rupiah dari anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ali Badrudin menegaskan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan landasan hukum yang kuat. Ia tidak ingin pengawasan hanya menyentuh aspek permukaan, melainkan harus mampu membedah secara detail apakah pelaksanaan program pembangunan sudah selaras dengan regulasi yang ada atau justru menyimpang.
“Pengawasan tidak hanya soal melihat program berjalan atau tidak, tetapi juga memastikan tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya,” jelas Ali Badrudin. Melalui sinergi ini, DPRD Pati berkomitmen untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan masyarakat luas.
(ADV)
