PATI – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan serta Petani Garam di Kabupaten Pati diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu poin yang dinilai penting adalah kemudahan akses pembiayaan bagi nelayan dan petani garam agar usaha mereka dapat berkembang secara berkelanjutan.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, menilai masih banyak pelaku usaha di sektor perikanan dan pergaraman yang menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa mencari pembiayaan dari sumber yang kurang menguntungkan sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka.
“Perda yang sedang dibahas harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat pesisir. Salah satunya dengan membuka akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau sehingga nelayan maupun petani garam dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani biaya modal yang tinggi,” ujar Sadikin.
Selain aspek permodalan, ia juga mendorong agar regulasi tersebut memuat kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga hasil produksi. Menurutnya, perlindungan terhadap pendapatan masyarakat pesisir sama pentingnya dengan peningkatan produksi.
Sadikin menilai penerapan sistem resi gudang dapat menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan dalam perda. Dengan adanya fasilitas penyimpanan hasil produksi, nelayan dan petani garam memiliki kesempatan untuk menunda penjualan ketika harga pasar sedang turun sehingga nilai jual produk tetap lebih menguntungkan.
“Ketika panen atau hasil tangkapan sedang melimpah, harga biasanya mengalami penurunan. Dengan adanya mekanisme penyimpanan yang baik, masyarakat memiliki pilihan untuk menjual produknya pada saat kondisi pasar sudah lebih stabil,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Pati memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pergaraman yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, regulasi daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Pati, Sadikin menegaskan akan terus mengawal pembahasan Raperda tersebut agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia berharap setelah perda disahkan, nelayan dan petani garam memperoleh perlindungan yang lebih baik, baik dari sisi pembiayaan, pemasaran, maupun penguatan daya saing usaha sehingga sektor pesisir dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati.
(ADV)
