PATI, sraya.net — Pemerintah Kabupaten Pati diminta tidak menunda persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 hanya karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih dalam proses pembahasan.
Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menilai sejumlah tahapan awal dapat mulai dikerjakan sembari proses penyusunan regulasi berjalan. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan Pilkades nantinya tidak dilakukan secara mendadak.
“Persiapan tidak perlu menunggu Perda selesai. Hal-hal yang sudah bisa dilakukan sekarang sebaiknya segera dikerjakan,” ujarnya.
Menurut Hardi, pemerintah daerah dapat memulai dengan melakukan pendataan desa yang kepala desanya akan mengakhiri masa jabatan. Pemetaan tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun rencana pelaksanaan Pilkades berdasarkan gelombang.
Terlebih, sejumlah kepala desa di Kabupaten Pati disebut akan mengakhiri masa jabatan pada Februari 2027. Kondisi tersebut membuat persiapan perlu dilakukan sejak jauh hari.
“Data harus benar-benar jelas. Desa mana yang masa jabatan kepala desanya berakhir, kapan waktunya, dan bagaimana tahapan pengisiannya. Itu harus dipersiapkan sejak awal,” katanya.
Hardi mengakui keberadaan Perda tetap penting sebagai landasan hukum dalam mengatur mekanisme pengisian jabatan kepala desa, perangkat desa, maupun BPD.
Namun, proses pembentukan regulasi di daerah menurutnya tidak boleh menjadi alasan terhentinya pekerjaan persiapan yang dapat dilakukan. Jika pada saat tahapan harus berjalan Perda belum ditetapkan, pemerintah dapat mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan sampai proses penyelesaian Perda justru membuat pemerintahan desa terganggu, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mendorong koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus diperkuat. Dengan koordinasi tersebut, berbagai kebutuhan teknis dapat disiapkan secara paralel sembari menunggu regulasi daerah selesai.
Hardi berharap seluruh persiapan dapat dilakukan secara terukur sehingga pelaksanaan Pilkades 2027 berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan di tingkat desa.
(ADV)
