PATI, sraya.net – Persoalan kekeringan di Kabupaten Pati dinilai perlu ditangani dengan strategi yang lebih terencana. Pasalnya, sejumlah wilayah diketahui menghadapi kesulitan air bersih secara berulang setiap kali musim kemarau tiba.
Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan penanganan darurat. Wilayah yang secara konsisten mengalami kekeringan perlu masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan sumber air jangka panjang.
“Kalau setiap tahun wilayah yang sama mengalami kekeringan, berarti persoalannya sudah bisa dipetakan. Jangan menunggu masyarakat kesulitan air baru kemudian bergerak,” ujarnya.
Hardi menilai pemetaan kondisi wilayah menjadi bagian penting sebelum menentukan pembangunan infrastruktur. Sebab, karakteristik setiap daerah berbeda, termasuk potensi sumber air yang tersedia.
Menurutnya, pemerintah perlu menggabungkan data kekeringan dari tahun sebelumnya dengan kajian geografis dan potensi sumber air. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan, seperti sumur bor, jaringan perpipaan, embung, maupun sarana penyediaan air lainnya.
“Jangan sampai pembangunan hanya berdasarkan perkiraan. Harus ada data, kemudian dikaji potensi sumber airnya. Setelah itu baru ditentukan infrastrukturnya,” jelasnya.
Ia juga menyebut teknologi geolistrik dapat dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi keberadaan potensi air bawah tanah. Namun, hasil kajian tersebut harus ditindaklanjuti melalui program yang konkret agar tidak berhenti sebatas data teknis.
Selain pemerintah daerah, Hardi meminta pemerintah desa dan kecamatan turut berperan dalam proses perencanaan. Menurutnya, pihak di tingkat lokal memiliki pemahaman lebih dekat mengenai kondisi sumber air dan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
“Pemerintah desa jangan hanya menjadi penerima bantuan ketika kekeringan. Desa juga perlu dilibatkan dalam perencanaan sumber air, karena mereka yang paling mengetahui kondisi wilayahnya,” katanya.
Dengan pendekatan berbasis wilayah, Hardi berharap penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Pemerintah tidak hanya menghitung kebutuhan distribusi air ketika kemarau berlangsung, tetapi juga merancang pembangunan sumber air untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan tangki.
“Dropping tetap jalan untuk kondisi darurat. Tetapi bersamaan dengan itu harus ada pekerjaan rumah yang diselesaikan untuk jangka panjang,” pungkasnya.
(ADV)
