PATI, sraya.net – Dugaan gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa di Kecamatan Gembong menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi, terutama menyangkut standar keamanan pangan di dapur penyedia.
Menurut Hardi, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari kelancaran makanan sampai ke sekolah. Aspek keamanan makanan harus menjadi prioritas karena program tersebut menyasar siswa yang membutuhkan asupan bergizi sekaligus terjamin kelayakannya.
Ia menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap rantai pengelolaan makanan. Mulai dari kondisi dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur serta tenaga pengolah, hingga pengemasan dan distribusi makanan kepada siswa.
“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai pengawasan baru diperketat setelah ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan. Standar keamanan pangan harus benar-benar dijalankan sejak makanan diproses sampai diterima siswa,” ujar Hardi.
Ia mendorong pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG memastikan setiap penyedia menerapkan prosedur keamanan pangan secara konsisten.
Menurutnya, standar yang sama harus diterapkan di seluruh dapur MBG agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika muncul persoalan.
Hardi menegaskan, program MBG harus mampu memenuhi tiga unsur utama, yakni makanan yang layak, memiliki nilai gizi, serta aman untuk dikonsumsi.
“Jadi keberhasilan MBG bukan hanya soal makanan sampai ke sekolah. Yang lebih penting, makanan itu benar-benar layak, bergizi dan aman dikonsumsi oleh siswa,” pungkasnya.
(ADV)
