Jakarta — Koordinator Nasional Pemuda Timur menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak, pelajar, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Kornas Pemuda Timur, Program MBG merupakan kebijakan yang memiliki dampak positif bagi masa depan bangsa karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat melalui pelibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
“Kami menilai Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang baik dan harus didukung seluruh elemen bangsa. Namun, karena program ini menggunakan anggaran negara yang besar dan menyangkut kepentingan publik, maka pengawasan harus dilakukan secara ketat agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan,” tegas Zainal Irfandi Pengurus Nasional Koordinator Nasional Pemuda Timur, (10/6/2026) .
Kornas Pemuda Timur juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta seluruh perangkat penegakan hukum dan lembaga pengawas negara yang terus melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, serta penindakan terhadap berbagai dugaan penyimpangan dalam program-program strategis nasional, termasuk apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Lebih lanjut Kornas Pemuda Timur, melalui Zainal Irfandi memberikan dukungan kepada Sony Sonjaya yang menyatakan kesediaannya menjadi justice collaborator dalam mengungkap berbagai dugaan praktik yang disebut terjadi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Kornas Pemuda Timur, keberanian pihak-pihak yang memiliki informasi penting perlu diapresiasi sepanjang dilakukan dalam koridor hukum dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mendukung Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti seluruh informasi, keterangan, maupun dugaan yang disampaikan Sony Sonjaya terkait 26 nama yang turut terlibat dalam kasus yang terjadi di BGN. Semua pihak yang disebut harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum perlu mengusut secara profesional, independen, dan transparan sehingga kebenaran dapat terungkap secara terang benderang,” lanjutnya.
Kornas Pemuda Timur menegaskan bahwa 26 nama yang akan disampaikan pihak Sony tersebut masih merupakan bagian dari informasi dan dugaan yang disampaikan di ruang publik sehingga seluruh pihak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah sampai adanya pembuktian melalui proses hukum yang sah.
“Kami tidak ingin ada penghakiman di luar proses hukum. Namun kami juga tidak ingin ada informasi yang berhenti di tengah jalan. Karena itu Kejaksaan Agung perlu memeriksa seluruh pihak yang relevan, menelusuri aliran kewenangan, proses penganggaran, proses penunjukan maupun pelaksanaan program, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan kejelasan fakta yang sesungguhnya.” tegas Zainal Irfandi.
Kornas Pemuda Timur menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum dari unsur eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap tata kelola program negara, maka seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum yang objektif dan tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum.
“Prinsip kami sederhana: Program MBG harus diselamatkan, rakyat harus mendapatkan manfaatnya, dan apabila ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia anggaran maupun jaringan kepentingan apa pun.”, tutup Zainal Irfandi disela-sela pertanyaan yang diberikan oleh wartawan yang bertugas.
