PATI, sraya.net – Pengiriman perwakilan oleh sejumlah camat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati turut menjadi perhatian Komisi A DPRD Pati.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Siti Mastikah, mengatakan kehadiran staf sebagai perwakilan memang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Namun, untuk agenda yang menyangkut kebijakan strategis daerah, kehadiran camat secara langsung dinilai tetap penting.
“Perwakilan memang bisa menjadi solusi ketika camat benar-benar berhalangan. Tetapi untuk agenda tertentu, kehadiran camat secara langsung tentu lebih efektif,” kata Siti.
Ia menjelaskan, terdapat pembahasan yang memungkinkan adanya informasi atau persoalan wilayah yang membutuhkan respons langsung dari pejabat yang memiliki kewenangan.
“Kalau camat hadir sendiri, ketika ada hal yang perlu diklarifikasi bisa langsung disampaikan. Ini berbeda kalau hanya staf yang hadir,” ujarnya.
Siti juga meminta persoalan tersebut tidak langsung diarahkan pada pemberian sanksi. Menurutnya, perlu diketahui terlebih dahulu alasan masing-masing camat tidak menghadiri agenda paripurna.
“Jangan langsung menyimpulkan. Kita perlu tahu dulu penyebabnya. Kalau ada alasan kedinasan yang memang tidak bisa ditinggalkan, tentu harus dipahami,” jelasnya.
Namun, apabila ketidakhadiran tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas atau menjadi pola berulang, menurut Siti, hal itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
“Kalau berulang dan tidak ada alasan yang jelas, tentu perlu dievaluasi. Ini menyangkut kedisiplinan sekaligus koordinasi pemerintahan,” katanya.
Komisi A, lanjut dia, akan membahas persoalan tersebut bersama anggota komisi lainnya. Hasil pembahasan nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah terhadap camat maupun kepala perangkat daerah yang dinilai perlu dimintai penjelasan.
(ADV)
