PATI, sraya.net — Ada sektor yang hasilnya bisa terlihat dalam hitungan bulan, tetapi ada pula pembangunan yang baru terasa manfaatnya setelah bertahun-tahun. Pendidikan masuk dalam kategori kedua. Karena itu, perubahan ruang fiskal daerah dinilai tidak boleh membuat keberpihakan terhadap pendidikan ikut berkurang.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan pendidikan harus tetap ditempatkan sebagai investasi jangka panjang daerah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dihitung hanya berdasarkan besaran belanja dalam satu tahun anggaran.
“Ketika ruang fiskal mengalami penyesuaian, keberpihakan terhadap pendidikan tetap harus dipertahankan. Karena yang dibangun melalui pendidikan bukan hanya fasilitas hari ini, tetapi kualitas sumber daya manusia untuk masa depan,” kata Teguh.
Pandangan tersebut disampaikan menyusul pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 yang mencatat adanya pengurangan plafon pada sektor pendidikan. Bagi Komisi D, kondisi tersebut perlu disikapi dengan perencanaan yang matang agar penyesuaian anggaran tidak menggeser tujuan utama pembangunan pendidikan.
Teguh mengatakan pemerintah daerah tetap perlu mencari ruang efisiensi, namun dilakukan tanpa mengurangi program yang memiliki dampak strategis terhadap kualitas pendidikan. Terlebih, kebutuhan pendidikan terus berkembang seiring tuntutan peningkatan kompetensi peserta didik.
Menurutnya, investasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah. Peningkatan kualitas guru, fasilitas pembelajaran, pengembangan kemampuan siswa, serta berbagai program penunjang mutu pendidikan juga merupakan bagian dari investasi daerah.
“Kalau hari ini kita mengurangi dukungan terhadap pendidikan secara berlebihan, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat. Tetapi dalam jangka panjang, daerah bisa kehilangan kesempatan untuk menyiapkan generasi yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Ia berharap penyesuaian anggaran dalam KUA-PPAS 2026 tidak menjadi alasan untuk menurunkan target pembangunan pendidikan. Sebaliknya, kondisi fiskal tersebut dapat menjadi momentum untuk menata belanja agar semakin efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas.
Teguh juga mendorong agar penyusunan anggaran tahun berikutnya memperhitungkan kebutuhan pendidikan secara lebih komprehensif. Perencanaan sejak awal dinilai penting agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada kemampuan anggaran saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan manusia dalam jangka panjang.
“Daerah boleh melakukan efisiensi, tetapi jangan sampai pendidikan kehilangan posisi sebagai prioritas. Investasi pendidikan memang tidak selalu menghasilkan secara instan, tetapi manfaatnya menentukan masa depan daerah,” pungkas Teguh.
(ADV)
