PATI, sraya.net – Ancaman kekeringan di Kabupaten Pati dinilai mulai meluas dari persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat hingga berdampak pada keberlangsungan sektor pertanian. Kondisi ini dinilai perlu mendapat penanganan jangka panjang agar produktivitas lahan tidak terus menurun setiap musim kemarau.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengatakan ketersediaan air memiliki peran penting bagi masyarakat karena tidak sedikit warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Menurutnya, ketika musim kemarau berlangsung lebih lama, keterbatasan air dapat mengganggu aktivitas pertanian dan berpotensi menekan hasil produksi petani.
“Air tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi kebutuhan utama petani. Kalau kemarau berlangsung panjang, produktivitas pertanian tentu ikut terdampak,” ujarnya.
Muslihan meminta langkah pemerintah dalam menghadapi kekeringan tidak hanya berfokus pada pengiriman air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Menurut dia, perlu ada strategi untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian, khususnya di kawasan yang berulang kali mengalami kekeringan.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pati, dampak kemarau juga telah dirasakan sektor pertanian. Hingga pertengahan September 2026, sekitar 1.700 hektare lahan tercatat terdampak kekeringan.
Kondisi tersebut, lanjut Muslihan, seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur air. Penanganan jangka pendek melalui dropping air tetap diperlukan, tetapi tidak cukup jika persoalan serupa terus terjadi setiap tahun.
“Kalau setiap kemarau hanya mengandalkan dropping air, masalahnya akan terus berulang. Karena itu, perlu mulai dibangun sistem penyediaan air yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan petani untuk jangka panjang,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan terhadap kawasan pertanian yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan pembangunan sumur dalam, embung, maupun fasilitas penampungan air.
“Pembangunan infrastruktur air harus menyesuaikan kebutuhan dan karakter masing-masing wilayah. Persiapannya harus dilakukan sebelum kemarau datang, bukan baru mencari sumber air ketika masyarakat sudah kesulitan,” pungkasnya.
(ADV)
