Siti Maudluah Ingatkan Kenaikan PAD Pati Harus Diikuti Pelayanan Publik

Advertorial, Berita17 Dilihat
banner 468x60

PATI, sraya.net — Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati, Siti Maudluah, meminta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp35,814 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh manfaat langsung dari bertambahnya kapasitas pendapatan pemerintah daerah.

“PAD jangan hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran. Masyarakat harus bisa melihat manfaatnya melalui pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik,” ujar Siti Maudluah.

Ia mengatakan peningkatan pendapatan daerah memang diperlukan untuk memperluas ruang pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Namun, proses memperoleh pendapatan juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat.

Siti menyoroti pentingnya keseimbangan antara target penerimaan dan kondisi ekonomi warga, khususnya pelaku usaha kecil dan masyarakat dengan pendapatan terbatas.

“Jangan sampai target PAD membuat pelaku usaha kecil merasa semakin berat. Pemerintah harus membangun sistem yang adil sehingga masyarakat tetap bisa berkembang,” katanya.

Menurut Siti, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem pendataan wajib pajak dan objek pajak. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengejar potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap tanpa harus membebankan kenaikan kepada wajib pajak yang sudah patuh.

Selain itu, ia mendorong transparansi dalam penggunaan tambahan pendapatan daerah.

“Kalau pendapatan naik, masyarakat juga harus tahu arahnya ke mana. Apakah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial atau kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Dalam pembahasan perubahan APBD, DPRD Pati memang menempatkan manfaat anggaran bagi masyarakat sebagai salah satu perhatian. Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 telah memasuki tahapan pembahasan DPRD setelah penyampaian nota keuangan pemerintah daerah.

Siti menegaskan Fraksi Demokrat mendukung optimalisasi PAD sepanjang dilakukan secara transparan, proporsional dan tidak mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Kita membutuhkan PAD yang kuat, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang kuat. Keduanya harus berjalan beriringan,” pungkasnya.

(ADV)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *