PATI, sraya.net – Penataan belanja daerah menjadi perhatian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah diminta meninjau kembali alokasi pengeluaran agar penggunaan anggaran lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Suwito, menilai pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat, terutama di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk program-program yang benar-benar menjadi prioritas.
Dalam rancangan RAPBD 2027, belanja operasional direncanakan sebesar Rp1,987 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pegawai senilai Rp1,164 triliun serta belanja barang dan jasa mencapai Rp749,41 miliar.
Besarnya alokasi belanja operasional tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam penyusunan anggaran. Suwito menekankan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada warga.
“Efisiensi anggaran harus berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah perlu memiliki manfaat yang jelas, baik untuk meningkatkan pelayanan maupun mendukung program yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Suwito.
Ia menjelaskan, upaya penghematan tidak seharusnya dilakukan dengan mengurangi seluruh pos anggaran secara seragam. Pemerintah daerah perlu memilah belanja yang masih bisa ditunda atau disesuaikan, tanpa mengorbankan program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Suwito juga meminta agar penyusunan prioritas anggaran memperhatikan sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
Selain itu, pengelolaan belanja yang lebih terarah diharapkan dapat membuka ruang fiskal untuk mendukung pembangunan produktif. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Fraksi PPP berharap pembahasan RAPBD Kabupaten Pati 2027 menghasilkan struktur anggaran yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penentuan prioritas yang tepat dinilai menjadi kunci agar keterbatasan fiskal tidak menghambat peningkatan pelayanan publik maupun pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat.
(ADV)
