PATI – Status hukum sebagai tahanan maupun terpidana tidak serta-merta menghapus hak-hak mendasar seseorang sebagai warga negara. Semangat inilah yang mendorong Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, untuk melakukan peninjauan langsung terhadap pemenuhan gizi dan standar konsumsi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati.
Kunjungan kerja yang difokuskan pada area dapur, ruang penyimpanan bahan baku, hingga alur penyajian makanan tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan di atas koridor kemanusiaan dan regulasi yang berlaku.
“Menjalani masa pidana adalah bentuk pertanggungjawaban hukum, namun pemenuhan hak dasar seperti makanan sehat dan bersih tetap menjadi kewajiban negara. Pemenuhan gizi yang baik adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pembinaan,” ujar Mukit saat memberikan keterangannya.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, lingkungan pembinaan yang kondusif dan ramah gizi sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis serta mental para warga binaan. Ketika hak-hak dasar mereka dihormati, proses pencerahan karakter dan perbaikan diri selama di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif.
Berdasarkan pengamatannya, pengelolaan fasilitas dapur di Lapas Pati telah memenuhi standar kelayakan dan kebersihan. Kepastian jatah makan tiga kali sehari—pagi, siang, dan malam—diberikan secara konsisten sesuai aturan yang ditetapkan.
“Kualitas pelayanan yang manusiawi ini wajib dipertahankan. Kita ingin para warga binaan keluar dari sini dengan kondisi fisik yang sehat dan mental yang siap untuk kembali membaur serta berkontribusi positif di tengah masyarakat,” tegasnya.
