PATI – Dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Pati menjadi perhatian Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Adam Maulana. Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengatur operasional tempat hiburan, sehingga yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan aturan di lapangan.
Adam mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan telah mengatur berbagai aspek penyelenggaraan usaha hiburan, mulai dari perizinan, kewajiban pelaku usaha, hingga sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Karena itu, ia menilai tidak diperlukan regulasi baru, melainkan komitmen bersama untuk menjalankan aturan yang sudah berlaku.
“Peraturan daerah sudah memberikan pedoman yang jelas. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten dan tanpa tebang pilih sehingga semua pelaku usaha memiliki kepastian hukum,” ujar Adam Maulana.
Ia menilai pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan akan mendorong para pelaku usaha lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka. Di sisi lain, masyarakat juga akan merasakan manfaat dari terciptanya kondisi yang lebih tertib, aman, dan kondusif.
Adam juga meminta pemerintah daerah bersama Satpol PP dan instansi terkait untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Pariwisata. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan efektif serta mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Aturan yang baik harus diikuti dengan pengawasan yang baik pula. Dengan begitu, penegakan perda tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban di tengah masyarakat,” tegas legislator Fraksi Gerindra tersebut.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati, lanjut Adam, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda Pariwisata. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, kepolisian, dan para pelaku usaha dapat terus diperkuat sehingga iklim usaha tetap sehat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan ketertiban umum.
(ADV)
