PATI, sraya.net – Penyusunan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 diminta tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap program yang dibiayai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pati sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ali Badrudin, mengatakan arah kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah. Sejumlah sektor seperti infrastruktur, pelayanan publik hingga penguatan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali usai Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Pati 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati.
Menurutnya, APBD memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program yang masuk dalam anggaran harus memiliki sasaran dan manfaat yang jelas.
“Jangan sampai anggaran yang disusun hanya mengejar terserapnya anggaran. Yang lebih penting adalah manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Ali.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu kebutuhan utama karena berhubungan dengan kelancaran mobilitas warga serta aktivitas perekonomian. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu mendapatkan porsi yang memadai dalam kebijakan anggaran.
Ali menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada satu sektor. Infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan harus dirancang secara berimbang.
“Antara pembangunan fisik, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan harus berjalan beriringan,” imbuhnya.
Dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Ali meminta pembahasan RAPBD 2027 nantinya mampu menghasilkan prioritas yang benar-benar terukur. Program yang bersifat mendesak dan memiliki dampak luas bagi masyarakat diharapkan menjadi perhatian utama.
DPRD Kabupaten Pati, lanjutnya, akan terus mengawal proses pembahasan RAPBD hingga penetapan anggaran. Pengawasan tersebut dilakukan agar kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)
