PATI, sraya.net – Persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di Kabupaten Pati tidak hanya berkaitan dengan hasil produksi pertanian. Kelancaran distribusi bahan pangan juga dinilai menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan pasokan komoditas pangan di pasaran.
Menurutnya, ketersediaan barang harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kelangkaan yang berpotensi memicu kenaikan harga lebih tinggi.
Ia menilai, meskipun sejumlah komoditas mengalami penurunan produksi akibat kondisi cuaca dan gagal panen, pemerintah tetap harus memastikan distribusi dari daerah penghasil lainnya dapat berjalan lancar.
“Jangan sampai ketika produksi di suatu wilayah mengalami penurunan, pasokan di pasar justru dibiarkan kosong. Pemerintah harus mengetahui jalur distribusinya, dari mana barang didatangkan dan bagaimana ketersediaannya sampai ke pedagang,” ujarnya.
Mukit menyebut, pengawasan juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya praktik penimbunan atau permainan harga oleh oknum yang memanfaatkan kondisi pasokan terbatas.
Menurutnya, kenaikan harga harus disikapi berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.
“Kalau barang sebenarnya tersedia tetapi harga tetap melonjak, tentu harus ditelusuri penyebabnya. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan ketika masyarakat sedang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan,” tegasnya.
Data Disdagperin Kabupaten Pati menunjukkan harga beras medium mencapai Rp14.500 per kilogram dan beras premium Rp15.200 per kilogram. Adapun harga daging sapi murni berada di angka Rp142.000 per kilogram.
Untuk komoditas cabai, harga cabai rawit merah mencapai Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp63.000 per kilogram, serta cabai merah teropong Rp62.000 per kilogram.
Mukit berharap pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan distributor, pedagang pasar, serta para pelaku usaha pangan agar ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.
“Pengawasan jangan hanya dilakukan ketika harga sudah tinggi. Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi sejak awal supaya distribusi tetap lancar dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pangan,” pungkasnya.
(ADV)
