PATI, sraya.net — Pergantian pengurus di tingkat kecamatan akan kehilangan arti jika tidak dibarengi dengan lahirnya kader yang memiliki kemampuan memimpin.
Karena itu, anggota DPRD Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, melihat proses regenerasi sebagai bagian dari penyiapan calon-calon pemimpin masa depan.
“Regenerasi jangan hanya dimaknai sebagai pergantian pengurus. Yang kita cari adalah kader yang siap mengambil tanggung jawab lebih besar ketika dibutuhkan,” ujar Bambang.
Menurutnya, partai politik membutuhkan proses panjang untuk membentuk seorang kader. Pengalaman berorganisasi di tingkat bawah menjadi salah satu tahapan penting sebelum kader masuk ke ruang politik yang lebih luas.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena PKB Pati memiliki struktur organisasi yang tersebar di 21 kecamatan. Kepengurusan baru masa bakti 2026–2031 diharapkan tidak hanya menjalankan administrasi organisasi, tetapi menjadi tempat tumbuhnya kader-kader potensial.
Bambang mengatakan pengalaman menjadi anggota legislatif juga tidak datang secara instan. Seorang kader perlu memahami persoalan warga, membangun komunikasi, serta memiliki keberanian memperjuangkan aspirasi.
“Kalau kader sudah terbiasa mendengar persoalan masyarakat sejak dari bawah, ketika nanti mendapat amanah lebih besar, dia tidak akan kehilangan arah. Dia tahu untuk siapa perjuangan politik itu dilakukan,” katanya.
Ia pun menilai kader muda perlu diberi ruang lebih besar untuk belajar langsung dari para pengurus senior.
Menurut Bambang, regenerasi yang sehat bukan menggantikan generasi lama secara total, melainkan menciptakan kesinambungan antara pengalaman dan energi baru.
“Senior memiliki pengalaman, anak muda memiliki energi dan gagasan. Kalau dua kekuatan ini digabungkan, organisasi akan jauh lebih kuat,” ujarnya.
Ia berharap proses kaderisasi PKB Pati dapat melahirkan lebih banyak kader berkualitas yang nantinya mampu mengisi berbagai ruang kepemimpinan, termasuk di lembaga legislatif.
Dengan demikian, regenerasi tidak hanya menjadi agenda internal partai, tetapi investasi untuk menjaga keberlanjutan representasi politik masyarakat.
(ADV)
