PATI, sraya.net – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menegaskan bahwa kritik dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, upaya menciptakan situasi daerah yang kondusif tidak semestinya dimaknai sebagai pembatasan terhadap masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi.
Hal itu disampaikan Bambang menanggapi ajakan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra kepada Ormas dan LSM untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah sekaligus menyampaikan kritik yang konstruktif dan disertai solusi.
Bambang menjelaskan, kritik yang disampaikan secara tepat dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melihat kembali kebijakan maupun program yang telah dijalankan.
“Kondusif bukan berarti semua harus diam. Kritik tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial. Yang penting kritik itu disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, dan memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan Ormas dan LSM memiliki posisi strategis dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Pengawasan dari masyarakat, kata dia, dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin belum terlihat dalam pelaksanaan program di lapangan.
Meski demikian, Bambang berharap fungsi kontrol tersebut tetap diiringi dengan semangat membangun. Setiap persoalan yang ditemukan sebaiknya tidak hanya disampaikan sebagai bentuk kritik, tetapi juga dapat dilengkapi dengan alternatif penyelesaian apabila memungkinkan.
“Ketika menemukan persoalan, jangan berhenti pada penyampaian masalah. Kalau memungkinkan, berikan alternatif solusi. Dengan begitu pemerintah mempunyai bahan yang lebih lengkap untuk melakukan evaluasi,” jelasnya.
Bambang menambahkan, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, berbagai aspirasi dan temuan yang disampaikan Ormas, LSM maupun masyarakat dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi tersebut.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus terjaga. Dengan keterbukaan dalam menyampaikan kritik sekaligus mencari solusi, berbagai persoalan diharapkan dapat ditangani sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
(ADV)
